Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

INI SERIUS GAES, MENAKER IDA ANCAM SANKSI TEGAS PENGUSAHA TAK BAYAR
THR, ALASAN EKONOMI SULIT ENGGAK LAKU
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pengusaha yang melanggar
aturan Tunjangan Hari Raya (THR) bakal kena sanksi tegas. "Sebelumnya kami konsentrasi pada
layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan
dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata Ida seperti dikutip
CNNIndonesia, Sabtu (8/5/2021).

Menaker Ida mengungkapkan, memasuki periode H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan
pembayaran THR bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Untuk itu, ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam
menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak
segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya apabila ada yang melanggar.
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kemnaker menerima 1.569 laporan selama
20 April-6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dll.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19.

Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR. "Kami menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara
periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk
memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR,"
ujarnya.
Anwar juga menyampaikan bagi perusahaan yang terdampak covid-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.

Ia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran. "Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar
sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan perundang-
undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa
nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya,"
jelasnya.

Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan wajib membayar denda sebesar 5 persen
dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar.
246