Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Fauziyah meminta para gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam
menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak
segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.

"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR",
ujarnya, di Jakarta, Jumat (07/05/2021).

Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat, terdapat 1.569 laporan yang masuk selama
kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan
899 pengaduan THR. Berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR
2021 di antaranya ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat
kesehatan, serta industri makanan dan minuman.

Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar
sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam
bentuk uang, serta perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker mengerahkan Pengawas
Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR tersebut.
"Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR. Ditjen Binwasnaker dan K3 telah
melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas
Ketenagakerjaan, dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan
langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR", ujar Anwar.

Anwar juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.

Lebih lanjut, Anwar mengingatkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika
terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka
harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayarannya. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan harus didukung dengan bukti
laporan keuangan dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan
syarat paling lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.

"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya", ujarnya.
Anwar juga mengingatkan bahwa terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar
THR keagamaan sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.Pengusaha yang tidak membayar THR dalam
waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan
usaha. (set).

254