Page 412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Ida dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Mei 2021.

Dia mengatakan memasuki masa rentang waktu H-7 lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan
memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran bagi
pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.

"Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Sekjen Anwar.

Dia mengatakan tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia
melalui virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR.

Sekjen Anwar juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak
mampu memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.

Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.

Menurutnya, dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan
pembayar THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan
pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan
rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat
untuk pengenaan sanksi administratifnya.

Anwar juga mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.

411