Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 442
Judul Kebijakan THR Jokowi Dikritik Said Iqbal Sampai Fuad Bawazier
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20210507191555-4-
244241/kebijakan-thr-jokowi-dikritik-said-iqbal-sampai-fuad-bawazier
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-07 20:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat ini nasib
buruh di Indonesia sangat menyedihkan. Terutama menyangkut uang Tunjangan Hari Raya
(THR). Menurutnya, saat ini masih ada perusahaan yang ingin tidak memberikan atau bahkan
ingin kembali mencicil THR kepada pekerjanya. Padahal pemerintah sudah memberikan banyak
insentif kepada pelaku usaha. "Seharusnya yang sudah dapat stimulus ada usaha untuk menjaga
kesejahteraan buruh melalui tingkat upah dan tingkat pembayaran THR," ujarnya dalam webinar
virtual, Jumat (7/5/2021).
KEBIJAKAN THR JOKOWI DIKRITIK SAID IQBAL SAMPAI FUAD BAWAZIER
Jakarta, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat ini
nasib buruh di Indonesia sangat menyedihkan. Terutama menyangkut uang Tunjangan Hari Raya
(THR).
Menurutnya, saat ini masih ada perusahaan yang ingin tidak memberikan atau bahkan ingin
kembali mencicil THR kepada pekerjanya. Padahal pemerintah sudah memberikan banyak
insentif kepada pelaku usaha.
"Seharusnya yang sudah dapat stimulus ada usaha untuk menjaga kesejahteraan buruh melalui
tingkat upah dan tingkat pembayaran THR," ujarnya dalam webinar virtual, Jumat (7/5/2021).
Namun, yang ada saat ini banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan itu. Tapi buruh tidak
punya keberanian untuk melaporkan perusahaan tersebut.
Sebab, jika melaporkan maka akan langsung di pecat. Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa
data perusahaan yang tidak memberikan kewajiban pada tahun lalu yang dimiliki Kementerian
Ketenagakerjaan nggak sebanyak di lapangan.
"Mereka (Depnaker) hanya bikin posko, menunggu buruh lapor. Siapa buruh yang mau lapor,
karena begitu lapor buruh di pecat. Jangankan dapat THR, justru dipecat. Apalagi karyawan
kontrak, nggak mungkin (lapor)," tekannya.
441
