Page 458 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 458
Judul Menaker Ida Akan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Aturan THR
Nama Media idntimes.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.idntimes.com/news/indonesia/ester-ajeng-2/menaker-ida-
akan-sanksi-tegas-bagi-pelanggar-aturan-thr-csc
Jurnalis Ester Ajeng
Tanggal 2021-05-07 19:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan
informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita langsung menindaklanjuti
pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-
dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan
pemeriksaan pelaksanaan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3
telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas
Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan
langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan
perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya
Ringkasan
Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek
pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk turun tangan langsung dalam
menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak
segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.
457
