Page 459 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 459
MENAKER IDA AKAN SANKSI TEGAS BAGI PELANGGAR ATURAN THR
Jakarta, IDN Times -- Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian
Ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai
ketentuan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk
turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR
yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi
pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Menaker Ida di Jakarta, pada Jumat (7/5).
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat,
ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April s.d 6 Mei 2021. Jumlah
tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
1. Ada berbagai kategori sektor usaha dalam posko THR Dok. Kemnaker Ada berbagai kategori
sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah ritel, jasa
keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan
minuman, dll.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.
"Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Sekjen Anwar.
"Tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR," tambah
Sekjen Anwar.
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. (Dok. Kemnaker) Sekjen Anwar juga
menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memenuhi
pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Dok. Kemnaker Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti
laporan keuangan 2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan
syarat paling lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
458
