Page 468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 468
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para Gubernur, Wali Kota, dan
Bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk
ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya
bila terjadi pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Ida melalui keterangan tertulis seperti yang dikutip kumparan, Jumat (7/5).
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Kemenaker mengerahkan
pengawas ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.
"Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata dia.
Anwar menambahkan, tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan
seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh
Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum
pelaksanaan THR.
Ia juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayaran
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," katanya.
Anwar juga mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.
467
