Page 603 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

lainnya (60,47%) tidak memperoleh THR. Mereka itu ialah yang bekerja di sektor informal.
Bahkan, dampak pandemi mengakibatkan pekerja formal menurun, sedangkan pekerja informal
meningkat selama Agustus 2019-Agustus 2020.

Pekerja formal turun dari 44,12% (Agustus 2019) menjadi 39,53% (Agustus 2020), sedangkan
pekerja informal meningkat dari 55,88% (Agustus 2019) menjadi 60,47% (Agustus 2020). Hal
itu sekaligus mengisyaratkan bahwa pekerja formal yang menerima THR pada 2021 jumlahnya
berpotensi menurun.

Pekerja informal memang masih memiliki peluang memperoleh THR atas kemurahan hati atau
kesepakatan secara bipartit sebelumnya, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Namun,
pekerja informal yang mendapat THR dari pemberi kerja itu terbilang jarang sehingga jumlahnya
ditengarai relatif kecil. Menurut status pekerjaan, pekerja informal yang menyandang status
sebagai pengusaha dalam menghadapi Lebaran dapat mengusahakannya secara mandiri. Meski
demikian, akibat dampak pandemi, para pengusaha itu tidak mudah mengalokasikan dana untuk
menyambut Lebaran.

Yang termasuk pengusaha di sektor informal itu ialah mereka yang berusaha sendiri, berusaha
dibantu buruh tidak tetap dan berusaha dibantu buruh tetap yang jumlahnya 39,16% dari total
pekerja di Tanah Air. Namun, bagi pekerja informal yang berstatus sebagai pekerja keluarga
tidak dibayar, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja bebas di pertanian dengan jumlah
sebanyak 24,47% dari total pekerja, yang pendapatannya bergantung pada pemberi kerja,
diperkirakan cukup sulit mengalokasikan anggaran untuk menghadapi Lebaran. Hal itu
disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja terbilang sulit bagi pekerja
informal karena pendapatan mereka relatif kecil. Tanpa THR, pekerja informal kerap menyiasati
dengan cara melakukan coping strategy dalam menghadapi Lebaran. Upaya yang dilakukan ialah
berutang dan menjual barang berharga. Hal itu tentunya akan kian menambah beban kehidupan
pekerja informal yang sebagian besar di antaranya berstatus sebagai penduduk miskin.
Akibatnya, derajat kemiskinan pekerja informal berpotensi kian dalam dan semakin parah seusai
Lebaran.

Perlu upaya Atas dasar itu, pemerintah perlu mencari terobosan agar pekerja informal yang tidak
memperoleh THR dapat merayakan Lebaran tanpa terbebani oleh utang dan terjualnya barang
berharga. Untuk itu, perlu dilakukan sedikitnya tiga hal. Pertama, pemerintah perlu melakukan
pengendalian harga agar tidak melonjak tajam menjelang Lebaran. Upaya yang dilakukan ialah
memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, dan tata niaga sejumlah komoditas
kebutuhan pokok. Termasuk di dalamnya pemberlakuan operasi pasar murah dengan
menerapkan protokol kesehatan.
Pengendalian harga itu amat membantu daya beli pekerja informal dan penduduk miskin dalam
memenuhi kebutuhan selama Lebaran. Kedua, mendorong penguatan solidaritas sosial untuk
membantu pekerja informal dan penduduk miskin. Sangat diharapkan, solidaritas sosial itu tidak
hanya bersifat pemberian zakat, tapi juga bantuan sukarela dari mereka yang memiliki
kemampuan berlebih. Hal itu disebabkan kian melebarnya ketimpangan pendapatan yang
ditunjukkan dengan meningkatnya angka rasio Gini di masa pandemi.

Rilis BPS tentang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (15/2/2021)
menyebutkan, rasio Gini meningkat dari 0,381 pada Maret 2020 menjadi 0,385 pada September
2020. Meningkatnya angka rasio Gini itu mengisyaratkan distribusi pendapatan kian timpang.
Pendapatan penduduk 20% terkaya berdasarkan proksi pengeluaran menurut ukuran Bank
Dunia semakin meningkat. Tercatat, pengeluaran 20% penduduk terkaya meningkat dari
45,49% pada Maret 2020 menjadi 46,22% pada September 2020 dari total pengeluaran di Tanah
Air. Ketiga, mempercepat pemulihan ekonomi yang disertai dengan pen-ciptaan kesempatan
kerja. Terutama, bagi pekerja informal dan pekerja yang mengalami kebangkrutan usaha dan

602