Page 606 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 606
"Masih ada 100-an perusahaan yang masih belum melunasi THR 2020 secara penuh. Bahkan
mungkin belum membayar apapun kepada buruh," kata anggota Ombudsman Robert Na Endi
Jaweng dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada, Rabu 5 Mei 2021.
Endi laweng menjelaskan pemerintah mengizinkan perusahaan membayar THR kepada
karyawannya dengan cara mencicil pada tahun lalu. Kebijakan itu diambil pemerintah karena
dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha.
"Kami ingin pemerintah bantu selesaikan dulu yang tersisa karena belum diselesaikan ini,"
ujarnya.
Ombudsman RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) di daerah meningkatkan pengawasan sekaligus membantu penyelesaian terkait
hak THR. buruh yang belum dilunasi.
"Kami minta kepada Kemenaker maupun Disnaker di 34 Provinsi untuk menyelesaikan ini dengan
melihat apa sih masalah yang ada kemudian apa tindakannya," tegasnya. Endi Jaweng mewanti-
wanti perusahaan untuk siap diganjar sanksi kalau tak kunjung melunasi hakTHR buruh periode
2020. Hal ini berlaku juga untuk THR tahun ini.
"Kalau dari aturan soal pengupahan, maka berujung sanksi yang ada, yaitu denda lima persen
dari yang belum dibayarkan dan sanksi administratif berupa teguran, pembatasan hingga
pembekuan kegiatan usaha," ujarnya, (red)
605
