Page 610 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 610
Sekretaris Eksekutif JAPBUSI Nursanna Marpaung mengatakan hal itu diperlukan sebab
mekanisme self assessment atau kepatuhan mandiri di program tersebut berpotensi bias
kepentingan pengusaha.
"Bagaimana kepatuhan terhadap regulasi, bagaimana kepatuhan terhadap pemenuhan
standarisasi ketenagakerjaan di perusahaan masing-masing, harapan kami ini bisa melibatkan
juga serikat pekerja supaya balance," tuturnya dalam webinar 'Bedah UU Cipta Kerja Bagi Sawit
Borneo Berkelanjutan', Kamis (6/5).
Namun, Nursanna tetap mengapresiasi rencana Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
untuk membuat program tersebut. Sebab, dengan demikian buruh akan punya acuan jelas
terkait kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
"Yang penting adalah bagaimana pengawasan bisa dilakukan di perusahaan. Saya senang juga
apa yang telah disampaikan bahwa nantinya akan ada KNK-KNK di perusahaan, bahkan ada self
assessment," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan Yuli Adiratna mengatakan program KNK di sektor perkebunan kelapa sawit
dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap masalah ketenagakerjaan
yang kerap disoroti di sektor tersebut.
Di samping itu pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak luar baik itu kementerian
ketenagakerjaan, dinas terkait dan lain-lain, ternyata belum cukup efektif mendorong tingkat
kepatuhan perusahaan kelapa sawit terkait aturan ketenagakerjaan.
"Biasanya dilakukan pihak luar. Pemerintah datang memberikan pengawasan, mediator
hubungan industrial memberikan penyuluhan, dan kami diskusi, dialog sosial, itu juga bisa
dilakukan," terangnya.
609
