Page 599 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 599
terhadap isu tentang One Channel Recruitment dan spesifikasi jabatan, one worker one task,"
ujarnya.
Adanya spesifikasi jabatan dalam draf MoU diharapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk
memastikan bahwa setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri telah memiliki kompetensi
khusus.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tiap-tiap negara penempatan memiliki aturan
ketenagakerjaan terkait sektor domestik, sehingga tujuh spesifikasi jabatan yang tercantum
dalam Kepmenaker Nomor 354 Tahun 2015 perlu disesuaikan. Adapun peraturan tersebut
memuat tentang spesifikasi jabatan yang bisa diduduki oleh TKI di luar negeri berdasarkan
pengguna perseorangan.
Ida mengatakan, spesifikasi jabatan dalam draf MoU untuk penempatan dan pelindungan sektor
domestik saat ini telah disimplifikasi menjadi lima jabatan. Kelima jabatan domestik tersebut
antara lain housekeeper and family cook, child and baby care, elderly caretaker, family driver,
dan gardener.
Ditegaskan oleh Ida, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara penempatan yang telah memenuhi
tiga syarat, yakni memiliki dokumen kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia, regulasi
yang mengatur tenaga kerja asing, serta program jaminan sosial.
"Kami berharap agar tata kelola penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia ke depan dapat
berlangsung melalui satu saluran atau mekanisme yang disepakati oleh pemerintah kedua
negara sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan," ujar Ida.
Sementara itu, Datuk Seri Saravanan mendukung langkah yang akan dilakukan Pemerintah
Indonesia dan pihaknya akan memperkenal kan satu aplikasi yang dapat membantu PMI di
Malaysia. "Sistem aplikasi ini mampu membantu PMI untuk pihak Kementerian SDM Malaysia,
apabila PMI memperoleh perlakuan tidak baik dari majikannya," jelasnya.
Datuk Seri Saravanan menyambut positif adanya komitmen antara Indonesia dan Malaysia soal
PMI di Malaysia. Pihak Kerajaan Malaysia pun telah memiliki kebijakan baru untuk membantu
PMI bekerja di negeri Jiran.
Sebelumnya, lanjut Datuk Seri Saravanan, para PMI yang masuk ke Malaysia, disyaratkan harus
memiliki tempat tinggal. Tapi regulasi baru mengatakan, Kerajaan Malaysia akan memberikan
bantuan rumah-rumah yang layak huni seperti warga Malaysia umumnya.
"Selain itu juga ada jaminan sosial dari segi kesehatan, tabungan, dan perumahan. Ini adalah
langkah-langkah baru yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia," tutup Datuk Seri
Saravanan.
598
