Page 595 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

UU CIPTAKER BERI PERLINDUNGAN PEKERJA SEKTOR SAWIT

Jakarta - Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dinilai mampu meningkatkan daya
saing tenaga kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja termasuk di sektor
kelapa sawit. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Haiyani Rumondang di Jakarta, Jumat,
mengatakan UU Cipta Kerja harus dipandang positif karena memperbaiki, menyempurnakan,
dan melindungi pihak pengusaha maupun pekerja.

UU Cipta Kerja menjawab masalah upah rendah, jam kerja panjang, perlindungan hak pekerja,
buruh kerja harian lepas, perjanjian kerja waktu tertentu, mencegah pekerja anak, dan
melindungi pekerja perempuan dari tindakan kekerasan.

"Seluruh persoalan tersebut kerap kali diangkat untuk menyerang sawit. Kampanye negatif sawit
di sektor tenaga kerja sangat merugikan semua pihak. Tanpa penanganan yang baik, kampanye
tadi bisa merusak kontribusi sawit terhadap negara. Padahal, peran sawit telah terbukti
menyerap 16 juta tenaga kerja," ujarnya dalam dialog webinar bertemakan "Bedah UU Cipta
Kerja Bagi Sawit Borneo Berkelanjutan".

Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah mengajak pelaku usaha dan buruh sawit untuk
bersama-sama melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 dan peraturan
pelaksananya. Senada dengan itu Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian RI Musdhalifah Machmud menyatakan perubahan yang
tertuang dalam UU Cipta Kerja idealnya disikapi positif oleh pelaku usaha dan pekerja.

Menurut dia, implementasi regulasi akan meningkatkan daya saing Indonesia, kemudahan
perizinan, dan membuka peluang ekspor.

"UU Cipta Kerja akan meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia di pasar global dan
memperkuat citra positif kelapa sawit berkelanjutan, termasuk dengan menerapkan kewajiban
ISPO yang telah mengadopsi 12 target SDG's dari 17 target," katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan
industri sawit selama tiga tahun terakhir menghadapi gempuran kampanye negatif yang
berkaitan ketenagakerjaan.
"Semakin ke sini serangan terhadap kampanye semakin spesifik. Sekarang, bukan lagi
industrinya yang diserang melainkan perusahaan menjadi objek kampanye negatif. Kalau dulu,
kampanye negatif memakai isu orang hutan dan lingkungan tetapi sekarang isunya beralih
pekerja perempuan dan anak," ujarnya.

Joko menyarankan perlunya memanfaatkan UU Cipta kerja untuk memperbaiki keadaan dan
meminimalkan resiko atas kampanye tersebut. Ada tiga prasyarat perlu dijalankan pelaku usaha
untuk mengadopsi UU Cipta Kerja.
Pertama, pelaku usaha dan pekerja menyamakan persepsi terhadap UU Cipta Kerja dan
peraturan pelaksana. Kedua, pembinaan hubungan industrial menjadi prioritas tidak ada pilihan
lain bahwa pemberi kerja dan pekerja harus harmonis.

Ketiga, pelaku usaha harus memperbaiki praktek ketenagakerjaan yang baik sesuai regulasi.
Dalam konteks sustainability, maka aspek ketenagakerjaan menjadi penting sebagaimana diatur
prinsip dan kriteria ISPO. Sekretaris Eksekutif Jejaring/Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia
Nursanna Marpaung mengatakan pihaknya telah membangun kerjasama yang baik dengan Gapki
sejak 2017 melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan dan workshop bersama di beberapa
wilayah dan riset tentang pekerja perempuan.

594