Page 592 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 592
Judul Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik Terkait WNA Masuk di Tengah
Larangan Mudik
Nama Media kompas.com
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/11175491/pemerintah-
diminta-jelaskan-ke-publik-terkait-wna-masuk-di-tengah-larangan
Jurnalis Nicholas Ryan Aditya
Tanggal 2021-05-07 11:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Emanuel Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi lX DPR RI) Pemerintah mesti
menjelaskan kepada masyarakat luas terkait berita masih datangnya WNA dari India dan China,
terutama yang perlu menjelaskan adalah pihak imigrasi, pihak KKP Kemenkes, dan juga dari
pihak kementerian tenaga kerja atau pihak lain yang berhubungan langsung dengan kedatangan
para WNA India dan China tersebut
negative - Emanuel Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi lX DPR RI) Ini penting agar publik
tidak menduga-duga apa yang terjadi dan memberikan kepastian informasi. Kepastian berita
yang sebenarnya karena jangan sampai yang berkembang hari ini, kan kita melarang mudik, tapi
dari luar masih bisa masuk
neutral - Emanuel Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi lX DPR RI) Nah, ini perlu dicek apa
adanya, dan kalau memang jelas duduk perkaranya ya bisa disampaikan kepada publik, apa
yang sebenarnya terjadi dengan perisitiwa ini
positive - Arya Pradhana Anggakara (Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal
Imigrasi) Benar pada Selasa, 4 Mei 2021 Jam 14.55 WIB telah mendarat 85 WN China dan 3
WNI dengan pesawat China Southern Airlines ( charter flight ) dengan nomor penerbangan
CZ8353 dari Shenzhen di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta
Ringkasan
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah menjelaskan
kepada publik terkait masuknya Warga Negara Asing ( WNA ) asal India dan China di tengah
kebijakan larangan mudik Lebaran. Menurutnya, penjelasan perlu dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini kementerian/lembaga terkait seperti Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
591
