Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 16
Judul Pemda Didorong Implementasikan Layanan Disabilitas
Nama Media Republika
Newstrend ULD Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Amri Amrullah
Tanggal 2020-12-16 05:08:00
Ukuran 298x123mmk
Warna Warna
AD Value Rp 226.480.000
News Value Rp 679.440.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal itu untuk memenuhi hak bekerja bagi
penyandang disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan
layanan bidang ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita seharusnya tidak melihat para
penyandang disabilitas hanya sebagai objek, tetapi subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi
secara penuh untuk memperjuangkan kehidupan mereka secara merdeka dan bermartabat atas
dasar kesetaraan
neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Kila seharusnya tidak melihat penyandang disabilitas sebagai objek, tetapi
subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi.
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong pemerintah daerah (pemda) segera
mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Ia meminta, dinas
ketena-gakerjaan (disnaker) menjadi garda layanan terdepan yang bersentuhan langsung
dengan urusan ketenagakerjaan di daerah.
Menaker mengatakan, pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan menandai salah satu langkah penting komitmen
pemerintah memenuhi hak penyandang disabilitas. PP ini diperlukan untuk memberi dasar pijak
yang lebih implementatif kepada pemda.
PEMDA DIDORONG IMPLEMENTASIKAN LAYANAN DISABILITAS
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong pemerintah daerah (pemda) segera
mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Ia meminta, dinas
ketena-gakerjaan (disnaker) menjadi garda layanan terdepan yang bersentuhan langsung
dengan urusan ketenagakerjaan di daerah.
15
