Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020

Menaker mengatakan, pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan menandai salah satu langkah penting komitmen
pemerintah memenuhi hak penyandang disabilitas. PP ini diperlukan untuk memberi dasar pijak
yang lebih implementatif kepada pemda.

"Hal itu untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas melalui penguatan tugas dan
fungsi dinas yang menyelenggarakan layanan bidang ketenagakerjaan," tutur Ida saat
peluncuran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (15/12).

Terkait dengan langkah tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyiapkan
pedoman penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) melalui Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Permenaker ini telah ditetapkan pada 30 November
2020 dan diundangkan pada 3 Desember 2020 bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas
Internasional.

Selain peluncuran ULD, Kemenaker juga memberikan penghargaan kepada enam perusahaan
yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas, yakni PTChang Shin Indonesia di Kabupaten
Karawang PT Subang Autocomp Indonesia (SUAI) di Kabupaten Subang, PT Pungkook Indonesia
One di Kabupaten Grobogan, Provinsi JawaTengah, PT Indomarco Prismatama di Provinsi DKI
Jakarta, PT Mega Andalan Kalasan di Provinsi DIY, dan PT Starcam Apparel Indonesia di
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
Penghargaan juga diberikan kepada disnaker yang membidangi ketenagakerjaan di lima lokasi
penerima program jaring pengaman sosial penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas
terdampak Covid-19. Lima dinas selama ini dinilai telah menunjukkan komitmen dan kepekaan
terhadap pemenuhan dan pelindungan hak penyandang disabilitas, terutama terkait pelayanan
ketenagakerjaan inklusif. Mereka, yakni Disnakertrans Kabupaten Karawang, Disna-kertrans
Kabupaten Subang, Disna-kertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Disnakertrans Provinsi
JawaTengah, dan Disnakertrans Provinsi DIY Yogyakarta.

Menaker juga menagih komitmen perusahaan swasta untuk menyediakan kuota bagi pekerja
disabilitas. Pihak swasta diwajibkan menyediakan setidaknya satu persen kuota pekerja untuk
disabilitas. "Kita seharusnya tidak melihat para penyandang disabilitas hanya sebagai objek,
tetapi subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh untuk memperjuangkan
kehidupan mereka secara merdeka dan bermartabat atas dasar kesetaraan," kata Ida.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy
menilai, ULD menjadi langkah konkret pemerintah memberikan perhatian terhadap angkatan
kerja penyandang disabilitas. Muhadjir mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak signifikan di
semua lapisan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. "Selain fokus pada aspek
kesehatan dan sosial, pemerintah juga berupaya agar fokus pada strategi ekonomi, termasuk
ekonomi penyandang disabilitas," Ujamya. edragus raharjo

"Kila seharusnya tidak melihat penyandang disabilitas sebagai objek, tetapi subjek yang memiliki
hak untuk berpartisipasi."

16