Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 164
Menurutnya, PP Nomor 60 Tahun 2020 tersebut diperlukan untuk memberikan dasar pijak yang
lebih implementatif kepada pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota.
Hal itu untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas, melalui penguatan tugas dan
fungsi dinas yang menyelenggarakan layanan bidang ketenagakerjaan.
Karena itu, pelayanan dinas ketenagakerjaan di kabupaten dan kota merupakan garda layanan
terdepan yang bersentuhan langsung dengan urusan ketenagakerjaan di daerah.
"Kementerian Ketenagakerjaan perlu mendorong dan mengingatkan semua pihak, terutama para
pengambil kebijakan di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terhadap nilai penting
untuk segera mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan,"
katanya.
Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat signifikan di semua lapisan massyarakat, termasuk
para penyandang disabaliitas, terutama pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Berbagai
dampak dialami penyandang disabilitas, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, dan
kehidupannya yang harus berubah dan beradaptasi dengan situasi yang baru.
Terkait dengan langkah tersebut, pihaknya telah menyiapkan pedoman penyelenggaraan ULD
melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Peraturan tersebut telah ditetapkan pada 30 November 2020 dan diundangkan pada 3 Desember
2020 bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Kemnaker juga memberikan penghargaan kepada enam perusahaan yang telah mempekerjakan
penyandang disabilitas.
Penghargaan juga diberikan kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di lima lokasi
penerima program jaring pengaman sosial penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas
terdampak Covid-19.
Acara tersebut turut dihadiri secara virtual oleh Menteri Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia.
163
