Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 160
"Dari 14 perusahaan, kebanyakan di Surabaya dan Sidoarjo," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estubagijo saat dikonfirmasi, Selasa siang.
Himawan mengatakan, alasan umum yang disampaikan perusahaan itu karena sedang dalam
tahap pemulihan karena dampak Covid-19.
"Kondisinya memang seperti ini, kebanyakan yang mengajukan penangguhan karena dampak
pandemi Covid-19," jelasnya.
Himawan enggan memerinci identitas perusahaan yang mengajukan penanggahan itu. Ia juga
tak mau menjelaskan perusahaan itu bergerak di sektor apa saja.
"Yang pasti kami masih menunggu usulan penangguhan karena sesuai regulasi yang ada, usulan
penangguhan disampaikan sampai 10 hari jelang pemberlakukan UMK 2021," jelasnya.
Penangguhan UMK 2021diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. Sementara mekanisme pengajuannya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi KEP. 231/MEN/2003.
Atas usulan tersebut, pihaknya sudah membentuk tim dari anggota dewan pengupahan untuk
melakukan klarifikasi dan identifikasi di lapangan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021.
Dari 38 kabupaten dan kota, 11 daerah tidak mengalami kenaikan atau tetap menerapkan UMK
2020. Belasan daerah itu di antaranya, Jombang, Tuban, Jember, Banyuwangi, Lumajang,
Bondowoso, Bangkalan, Nganjuk, Sumenep, Kota Madiun, dan Sampang.
Sebanyak 27 daerah lainnya mengalami kenaikan beragam dari Rp 100.000 hingga Rp 25.000.
159
