Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020

"Aspirasi juga itu konstitusi tidak tertulis, Itu harus dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah
Konstitusi," kata Iqbal dalam konferensi pers, Selasa, 15 Desember 2020.
Iqbal mengatakan, aksi akan diikuti ratusan orang saja agar tetap kondusif dan dapat menjaga
jarak di tengah pandemi Covid-19. Dia memastikan massa aksi akan menerapkan protokol
kesehatan seperti memakai masker dan memakai cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

Selain di depan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Iqbal mengatakan aksi bakal digelar di 25
provinsi dan 200 kabupaten/kota. Jumlah peserta aksi di setiap lokasi disebutnya juga berjumlah
ratusan orang.

Secara bersamaan, lanjut Iqbal, buruh pun menggelar aksi virtual melalui media sosial Twitter,
Facebook, dan Instagram. Para buruh di pabrik dapat mengikuti aksi yang disiarkan langsung
melalui akun-akun media sosial KSPI.

"Akan ditonton bersamaan mereka keluar dari pabrik, di kantin misalnya. Buruh dispensasi
selama jam sepuluh sampai jam dua belas mereka akan ikut aksi virtual. Itu strategi yang kami
lakukan selama pandemi Covid-19," ujar dia.

Iqbal mengatakan pihaknya juga telah memperbaiki berkas permohonan sesuai nasihat hakim
MK. Perbaikan itu mencakup poin legal standing dan pokok perkara.

Terkait legal standing, hakim MK sebelumnya mempertanyakan apakah Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi KSPI dan KSPSI mengatur bahwa
konfederasi bisa mewakili anggotanya menjadi pemohon di MK.

Menurut Iqbal, kedua konfederasi telah memastikan hal ini tertuang dalam AD/ART dan
peraturan organisasi. "Kami perkuat lagi dengan surat tugas terhadap nama-nama yang menjadi
pemohon. Jadi konfederasi bisa mewakili anggotanya untuk berperkara di MK," kata Iqbal.
Selanjutnya, pemohon telah memperbaiki pokok perkara dengan menjelaskan kerugian
konstitusional dan kerugian ekonomi dari poin-poin yang dipersoalkan di omnibus law ini. Ada
69 pasal dalam klaster ketenagakerjaan yang dinilai merugikan hak konstitusional dan hak
ekonomi pemohon. "Ada 69 pasal yang digugat, kami rangkum menjadi 12 isu perburuhan," ujar
Iqbal.

Dua belas isu itu di antaranya menyangkut upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK),
upah minim kabupaten/kota (UMK), outsourcing, pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK)
sepihak, hingga tenaga kerja asing (TKA).

266