Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 264
Judul Buruh Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di Depan MK Besok
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qld8vs409/buruh-kembali-gelar-aksi-
tolak-omnibus-law-di-depan-mk-besok
Jurnalis Andri Saubani
Tanggal 2020-12-15 12:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tanggal 16 Desember besok, (aksi digelar) jam 10.00-12.00.
Kami hanya aksi dua jam, sidang jam 14.00 WIB. Tetapi (aksi) mulai di awal saja biar ada pesan
yang bisa disampaikan ke hakim Mahkamah Konstitusi
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) 300 orang buruh, di 25 provinsi juga sama di depan kantor
bupati wali kota ya ada 200-300 buruh
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Ratusan ribu mengikuti akun KSPI Twitter, FB, Instagram, itu
sudah di follow ratusan ribu
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kalau ini bisa ratusan ribu, berikutnya jutaan terus, jutaan
kekuatan sosial media kita akan mudah-mudahan meruntuhkan dan menggetarkan hati nurani
dan pikiran tidak hanya hati nurani, hati nurani dan pikiran rasionalitas para hakim Mahkamah
Konstitusi mau mendengar suara rakyat bahwa rakyat menolak, meminta membatalkan omnibus
law undang undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan bahwa
ratusan buruh akan kembali menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) besok,
Rabu (16/12). Aksi tersebut digelar bertepatan dengan sidang ketiga terkait judicial review
omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
BURUH KEMBALI GELAR AKSI TOLAK OMNIBUS LAW DI DEPAN MK BESOK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan bahwa
ratusan buruh akan kembali menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) besok,
Rabu (16/12). Aksi tersebut digelar bertepatan dengan sidang ketiga terkait judicial review
omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
263
