Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 8
Ringkasan
MASALAH pekerja migran yang mendapat perlakuan tidak adil di tempat bekerja, sering tidak
diproses secara hukum sehingga sangat menguntungkan bagi para penyewa pekerja migran
atau agensi yang mengirimkan tenaga kerja tersebut ke luar negeri. Hal itu banyak menimpa
pekerja migran Indonesia yang bekerja di Singapura dan Hong Kong. Hal iu dikemukakan oleh
Douglas MacLean, Executive Director of Justice Without Border (JWB) saat diskusi virtual
peluncuran kampanye #PercayaBersama #Believe, Selasa (15/12).
MAYORITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK MEMPERJUANGKAN HAK
MEREKA
MASALAH pekerja migran yang mendapat perlakuan tidak adil di tempat bekerja, sering tidak
diproses secara hukum sehingga sangat menguntungkan bagi para penyewa pekerja migran
atau agensi yang mengirimkan tenaga kerja tersebut ke luar negeri. Hal itu banyak menimpa
pekerja migran Indonesia yang bekerja di Singapura dan Hong Kong. Hal iu dikemukakan oleh
Douglas MacLean, Executive Director of Justice Without Border (JWB) saat diskusi virtual
peluncuran kampanye #PercayaBersama #Believe, Selasa (15/12).
Menurut Douglas, kasus-kasus hukum yang menimpa para pekerja migran Indonesia bisa
diselesaikan secara hukum yang berlaku di negara tempat pekerja migran itu bekerja.
"Bahkan sampai pekerja migran itu pulang ke negaranya, kasus yang menimpanya bisa
diselesaikan. JWB sejak ada di Indonesia pada 2017, kami telah menyaring lebih dari 500 kasus
yang melibatkan pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan kompensasi mulai dari tiga
hingga 24 bulan setara dari gaji mereka, meskipun pekerja migran itu sudah berada di kampung
halaman," kata Douglas.
Douglas juga menggambarkan bahwa ada fenomena global yang menguntunfkan negara tuan
rumah dan negara asal. Ia memberi data lebih dari 300 ribu pekerja migran asal Indonesia
bekerja di Hong Kong dan Singapura dan mayoritas adalah perempuan. Namun dalam bekerja,
para perempuan ini menghadapi kerentanan yang signifikan terhadap beberapa bentuk
eksploitasi terburuk di tempat kerja termasuk upah yang minim, bayaran ilegal, kondisi kerja
yang berbahaya, kurungan, jeratan uutang, kerja paksa, penyerangan, dan bahkan pelecehan
seksual.
Sementara sistem bantuan hukum di Hong Kong dan Singapura tidak dapat menjangkau para
pekerja ini ketika mereka kembali ke Indonesia karena mereka tidak memiliki jaringan,
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung akses pekerja ini terhadap
sistem keadilan di sana. Sementara sistem bantuan hukum di Hong Kong dan Singapura tidak
dapat menjangkau para pekerja ini ketika mereka kembali ke Indonesia karena mereka tidak
memiliki jaringan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung akses
pekerja ini terhadap sistem keadilan di sana.
"Banyak pekerja yang akhirnya melepaskan haknya sama sekali. Pada saat yang sama, kejahatan
yang dilakukan oleh oknum di negara tempat pekerja migran ini bekerja paham bahwa mereka
akan selalu terbebas dari jeratan hukum dan tanggung jawab begitu mereka mengirim pekerja
mereka pulang," tukasnya.
Eva Maria Putri Salsabila, Legal Officer JWB Indonesia menambahkan banyak sekali pekerja
migran Indonesia yang mengalami persoalan hukum seperti eksploitasi kerja atau pelecehan.
Sayangnya ribuan pekerja migran ini tidak mengejar keadilan setelah kembali ke rumah.
7
