Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 9
"Ini karena mereka tidak tahu harus kemana mencari bantuan hukum saat kembali ke Indonesia.
Sebagian besar tidak percaya bahwa ini merupakan hal yang masih dapat diupayakan," kata
Putri.
Ia menambahkan bahwa JWB telah membantu ratusan kasus pekerja migran Indonesia yang
tersandung persoalan eksploitasi dan pelecehan di Singapura dan Hong Kong.
"Keberhasilan kasus kami menunjukkan bahwa litigasi lintas batas merupakan hal yang amat
mungkin.Kampanye #PercayaBersama JWB berupaya untuk mengedukasi lebih banyak pekerja
migran Indonesia di Singapura dan Hong Kong tentang hal ini. Kami percaya bahwa jika ada
lebih banyak kesadaran tentang topik ini di antara komunitas pekerja migran dan pemangku
kepentingan sehingga bisa lebih banyak lagi pekerja migran Indonesia bisa mengejar keadilan
bagi diri mereka sendiri," tambahnya.
Pernyataan JWB ini dibenarkan oleh Hariyanto selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Diakuinya banyak sekali kasus yang menimpa pekerja
migran Indonesia namun tidak bisa diselesaikan secara hukum di negara tersebut. "Sebetulnya
bisa diselesaikan secara hukum. Masalahnya yang terjadi pada pekerja migran, mereka ada yang
datang ke negara itu dengan agen-agen ilegal sehingga tidak memiliki kelengkapan dokumen.
Ini yang sangat disayangkan. Sementara mereka yang punya dokumen lengkap bisa
dirampungkan bahkan sampai pekerja itu sudah putus kontrak dan pulang ke kampung. Ini juga
menjadi edukasi bagi para pekerja yang akan bekerja di luar negeri," ujar Hariyanto.
Menanggapi nasib yang menimpa para pekerja migran ini, Kasubdit Kelembagaan dan Diplomasi
Dit Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Wina Retnosari
mengakui ada kendala dalam penyelesaian hukum di negara tempat pekerja migran itu bekerja
sehingga membutuhkan proses. Menurutnya setiap negara memiliki aturan hukum berbeda.
Namun pemerintah terus menjalin kerja sama dengan negara-negara tempat pekerja migran
bekerja, dan memberikan payung hukum bagi pekerja migran Indonesia. (OL-3).
8
