Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021
P. 109
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Prof Jufri mengatakan kerjasama ini sebagai wujud dalam
mengimplementasikan instruksi Presiden terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja non ASN yang
sebelumnya telah ditindaklanjuti pula oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.
"Tidak lagi secara bertahap, tetapi harus kita lindungi semua, apalagi tenaga pendidik kita yang
berada di wilayah remote area atau 3T (terdepan, tertinggal dan terluar)," katanya.
Ribuan tenaga pendidik non ASN ini rencananya akan dilindungi dua program BPJAMSOSTEK,
yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Sebagai pekerja penerima
upah, maka setiap orang akan dikenakan iuran Rp10.800 per bulan.
Prof Jufri mengatakan bahwa pembayaran iuran ini untuk tahun 2021 akan dilakukan oleh
individu masing-masing sembari melakukan kajian bersama OPD terkait untuk menganggarkan
jaminan sosial bagi tenaga non ASN di ruang lingkup Pemprov Sulsel pada 2022.
Lebih Jauh, Prof Jufri menyebut bahwa 11.000 tenaga honorer ini dibagi atas dua, yakni sekitar
3.600 orang dibiayai APBD Sulsel dan selebihnya diupah melalui dana BOS (bantuan operasional
sekolah).
Sementara pada aturan pemberian jaminan sosial, para tenaga kerja harus memperoleh jaminan
sosial dari pihak yang mempekerjakannya.
"Maka dari itu, kami akan bicarakan ini lebih lanjut, termasuk kepada pihak sekolah swasta dan
pihak yayasan sekolah," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Hendrayanto selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Makasssar mengemukakan bahwa jaminan sosial yang ditawarkan untuk memberikan
perlindungan bagi para guru agar tetap merasa aman dan nyaman selama bekerja.
"Kita lihat masih banyak guru yang ditugaskan di pelosok dan memiliki resiko tinggi dalam
menjalankan tugasnya, dan inilah yang harus kita lindungi," ujarnya.
108
