Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021
P. 116
Ringkasan
Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working Group
(EWG) tahun 2022. Dukungan tersebut datang dari Pemerintah Inggris yang mendorong
Indonesia mengangkat isu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
INGGRIS DUKUNG RI BAHAS ISU LAPANGAN KERJA BERKELANJUTAN DI G20 EWG
Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working Group
(EWG) tahun 2022. Dukungan tersebut datang dari Pemerintah Inggris yang mendorong
Indonesia mengangkat isu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
"Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat, antara
lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, " ujar
Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).
"Hal ini guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui
penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan
produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial," imbuhnya.
Hal ini diungkapkannya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the
Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Thérèse Coffey MP bertempat di
Catania, Italia pada Minggu (27/6) kemarin.
Selain dukungan, kata dia, pada pertemuan tersebut juga membahas peningkatan potensi kerja
sama antara Indonesia dan Inggris, antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan dan
pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
berbasis digital, termasuk potensi mobile laboratory unit.
"Hal itu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," imbuh Staf
Khusus Menaker Hindun Anisah dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, Hindun menerangkan bahwa juga telah memiliki sistem Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER.
"Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan
terdaftar dalam database Kemnaker yang akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan
pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan
perusahaan," kata Hindun.
Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online, Hindun menegaskan, ke depan
pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang
mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).
"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun.
Di samping itu, Anwar juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans
Development of World Bank, Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO),
Guy Ryder.
115
