Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021
P. 129
"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Hindun.
Indonesia lanjut Hindun juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER.
"Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan
terdaftar dalam database Kemnaker yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan
pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan
perusahaan," kata Hindun.
Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini, Hindun menegaskan ke depan
pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang
mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).
"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun.
Selain melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Staf Khusus Menaker,
M. Reza Hafiz Akbar mengatakan, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan
bilateral dengan Vice President for Humans Development of World Bank, Mamta Murthi dan
Dirjen International Labour Organization ( ILO ), Guy Ryder. Terkait dengan Presidensi Indonesia
di EWG G20 pada tahun 2022 nanti, Pemerintah Indonesia lanjut Reza, meminta dukungan
kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat.
"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada
tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy
paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza.
Tidak hanya dukungan yang didapat Indonesia, Stafsus Reza mengatakan, potensi peningkatan
kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan.
“Pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang
dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. Dimana diantaranya mengenai program
pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan
(Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga
ahli,” tutup Reza.
128
