Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021
P. 133
"Guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan
program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan
penyediaan perlindungan sosial," kata Anwar.
Selain itu, menurut Staf Khusus Menaker Hindun Anisah pada pertemuan bilateral itu kedua belah
pihak juga membicarakan peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris.
Beberapa rencana yang dibahas antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan.
Kemudian, kata Hindung, terkait pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi mobile laboratory unit.
"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Hindun.
Indonesia, lanjut Hindun juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER.
Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan
terdaftar dalam database Kemnaker.
"Data akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait kegiatan
ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan," kata Hindun.
Hindung juga menjelaskan seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini ke depan
pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan.
Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi
dalam teknologi Online Single Submission (OSS).
"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun.
Selain itu, Staf Khusus Menaker M. Reza Hafiz Akbar mengatakan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans Development of World
Bank, Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO), Guy Ryder.
Reza mengatakan terkait dengan Presidensi Indonesia di EWG G20 pada 2022 nanti, pemerintah
meminta dukungan kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan
diangkat.
"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada
tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy
paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza.
Dia juga menambahkan tidak hanya dukungan yang didapat Indonesia, tetapi ada juga
peningkatan kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan.
Reza menyebutkan pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan
potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank.
"Di mana diantaranya mengenai program pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola
sistem informasi ketenagakerjaan (Indonesia Skills Development Project), sharing best practices,
dan bantuan asistensi tenaga ahli,” ungkap Reza. (jpnn)
132
