Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021
P. 20
Judul Mengelola Klaim Jaminan Ketenagakerjaan
Nama Media Kontan
Newstrend Jaminan Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-06-29 04:25:00
Ukuran 334x262mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 70.975.000
News Value Rp 212.925.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Amanat Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS,
mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan mempublikasikan laporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit, yaitu aset Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Aset BPJS
Ketenagakerjaan. Tangal 31 Mei 2021, BPJS Ketenagakerjaan merilis laporan keuangan aset DJS
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) serta aset BPJS Ketenagakerjaan, periode 1 Januari hingga 31 Desember
2020. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan publik BPJS
Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk pemberi kerja dan
pekerja/buruh.
MENGELOLA KLAIM JAMINAN KETENAGAKERJAAN
Amanat Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS,
mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan mempublikasikan laporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit, yaitu aset Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Aset BPJS
Ketenagakerjaan.
Tangal 31 Mei 2021, BPJS Ketenagakerjaan merilis laporan keuangan aset DJS Program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun
(JP) serta aset BPJS Ketenagakerjaan, periode 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Laporan ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan publik BPJS Ketenagakerjaan kepada
sel uni h masyarakat, khususnya untuk pemberi kerja dan pekerja/buruh.
Dengan laporan ini publik dapat mengetahui dan memahami kinerja BPJS Ketenagakerjaan
dalam mengelola empat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di tahun 2022, BPJS
Ketenagakerjaan akan menambah laporan aset DJS-nya yaitu Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP), yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto PP No. 37
Tahun 2021.
19
