Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021
P. 22
Untuk menurunkan rasio klaim JKK dan JKm, dibutuhkan peningkatan kepesertaan JKK dan JKm,
agar terjadi peningkatan pendapatan iuran. Kehadiran Instruksi Presiden no. 2 Tahun 2021
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus
dimaksimalkan dengan dukungan penuh 26 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah,
agar peningkatan kepesertaan secara signifikan terjadi. Upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
menjaga kesehatan pun harus tenis ditingkatkan untuk menunin tingkat klaim.
Rasio klaim JHT akan tetap tinggi karena PHK akan terus terjadi di masa pandemi ini. Untuk
menurunkan klaim rasio JHT, Pemerintah harus mengembalikan ketentuan pencairan JHT sesuai
Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 40 Tahun 2004, apalagi nantinya pekerja yang ter-PHK akan
mendapatkan JKP.
Walaupun rasio klaim JP masih sangat rendah namun belum dilaksanakannya amanat Pasal 28
ayat (4) PP No. 45 Tahun 2015 yaitu tentang kenaikan iuran JP, akan mempengaruhi ketahanan
dana JP di masa depan. Selepas pandemi, Pemerintah seharusnya segera menaikan iuran JP
secara bertahap.
Koordinasi dan komunikasi seluruh pemangku kepentingan program jaminan sosial
ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk pengelolaan rasio klaim yang lebih baik lagi, guna
menjamin keberlangsungan program serta kesejahteraan pekerja.
Timboel Siregar,
Koordinator Advokasi BPJS Watch
21
