Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021

Dampak Pandemi

Membaca laporan pengelolaan program dan keuangan 2020 tersebut, tampak kondisi pandemi
Covid-19 sangat mempengaruhi pengelolaan aset DJS dan aset ketenagakerjaan. Dari sisi
pendapatan iuran, program JKK dan JKm mengalami penurunan sementara pendapatan iuran
JHT dan JP hanya naik sebesar 4,06% dan 5,97%, yang di tahun-tahun sebelumnya bisa
menorehkan kenaikan pendapatan iuran sampai dua digit.

Penurunan pendapatan iuran ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah memberikan relaksasi
iuran JKK dan JKm selama 6 bulan berupa diskon pembayaran iuran JKK dan JKm sebesar 99%,
dari Agustus 2020 hingga Januari 2021. Dengan kebijakan ini pendapat iuran JKK turun Rp 2,13
triliun dan iuran JKm turun Rp 990 miliar. Kebijakan relaksasi ini ditujukan untuk membantu cash
flow perusahaan dan memastikan kepesertaan pekerja di JKK dan JKm tenis aktif sehingga
pekerja tetap terlindungi.

Selain alasan relaksasi, penurunan pendapatan iuran JKK dan JKm ini pun disebabkan adanya
PHK dan dirumahkannya pekerja tanpa upah akibat pendemi, yang juga menyasar penurunan
kenaikan pendapat an iuran JHT dan JP. Untuk Program JHT tidak ada kebijakan relaksasi,
sementara di program J P ada relaksasi berupa penundaan pembayaran iuran, meskipun tetap
juga harus dibayarkan nantinya.

Penurunan pendapatan iuran JKK dan JKm yang disertai naiknya nilai manfaat JKK dan JKm
sesuai amanat PP No.82 Tahun 2019 menyebabkan rasio klaim JKK naik menjadi 41,07%
(sebelumnya 26,6%), dan JKm menjadi 73,80% (sebelumnya 30,65%). Meningkatnya jumlah
PHK menyebabkan rasio klaim JHT menjadi 67,05% (sebelumnya 57,08%). Rasio klaim JP relatif
rendah sebesar 2,4%. Rasio klaim mengukur besarnya beban klaim terhadap peningkatan
pendapatan premi. Semakin tingginya rasio ini memberikan informasi tentang buruknya
kemampuan penjaminan pembayaran klaim.

Dalam kondisi pandemi, realisasi hasil investasi menunjukkan kenaikan, walaupun tidak sesuai
dengan rencana kerja yang ditargetkan. Realisasi hasil investasi di 2020 sebesar Rp 32,33 triliun
atau naik Rp 3,17 triliun (naik 10,9 %) dari tahun 2019. Instrumen investasi dana kelolaan
terpengaruh kondisi pandemi.

Penurunan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) menyebabkan meningkatnya unrealizcd loss
sehingga berdampak pada penurunan realisasi hasil investasi. Penurunan suku bunga Bank
Indonesia yang terjadi di 2020 tunit mempengaruhi suku bunga deposito, yang alokasi
penempatan dana kelolaan di instrumen ini sebesar 12% dari seluruh dana kelolaan investasi.

Rasio klaim yang tinggi, portofolio dana kelolaan yang masih dominan di obligasi pemerintah dan
deposito, belum ditambahnya alokasi dana di saham dan reksa-dana, serta rencana penempatan
dana kelolaan berupa penyertaan langsung di Lembaga Pengelola Investasi, meryadi potensi
kendala peningkatan persentase Yol (year on investment) di 2021.

Dengan semakin besarnya hasil investasi maka dana kelolaan akan semakin kuat mendukung
kelangsungan program, dan mendukung kesejahteraan pekerja seperti peningkatan imbal hasil
JHT dan alokasi dana untuk kesejahteraan pekerja, sesuai prinsip kesembilan jaminan sosial.

Tantangan ke depan

Set elah keluarnya kebijakan relaksasi iuran JKK dan JKm di 2020, rasio klaim JKK dan JKm di
2021 berpotensi tetap tinggi karena adanya kewajiban rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% dan
JKm 0,1% dari Pekerja Penerima Upah, ke Program JKP. Di sisi lain biaya klaim akan bertambah
besar karena peningkatan manfaat di PP No. 82 Tahun 2019 junto Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Perme-naker) No. 5 Tahun 2021 yang mengatur pencairan manfaat beasiswa
bagi maksimal dua anak dari peserta JKK dan JKm yang meninggal dunia
20