Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021

Judul Berantas PMI Non Prosedural, Lombok Barat MoU Dengan BP2MI
Nama Media rri.co.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://rri.co.id/mataram/daerah/1095431/berantas-pmi-non-
prosedural-lombok-barat-mou-dengan-bp2mi
Jurnalis Muh. Halwi
Tanggal 2021-06-29 08:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Benny Rhamadani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Namun,
banyak masyarakat yang kembali dengan tangan kosong ke tanah air mereka

neutral - Benny Rhamadani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kenapa
seorang presiden berpesan demikian? Itu karena PMI adalah penyumbang devisa terbesar kedua
di negara ini setelah migas

neutral - Benny Rhamadani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Satu-satunya
kabupaten/kota yang langsung menangkap kerja sama ini adalah Kabupaten Lombok Barat. Itu
adalah salah satu bukti Lombok Barat serius dalam menangani persoalan ini

positive - H Fauzan Khalid (Bupati Lombok Barat) Itu semua betul-betul karena masyarakat kita,
karena itulah kewajiban bagi kita semua untuk terus berusaha melindungi para pekerja migran
kita, dan hari ini kita akan mulai perlindungan itu

negative - H Fauzan Khalid (Bupati Lombok Barat) Seorang calo itu tidak berat untuk
menyampaikan kebohongan, jadi yang akan menjadi terdepan untuk kasus ini adalah kepala
desa

Ringkasan

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). MoU ini bertujuan untuk sinergi pemberantasan
indikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang berasal dari Lombok
Barat. Ketua BP2MI Benny Rhamadani mengatakan, PMI non prosedural selama ini menjadi
korban calo yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang banyak dan pekerjaan
yang enak.

2