Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021
P. 4
BERANTAS PMI NON PROSEDURAL, LOMBOK BARAT MOU DENGAN BP2MI
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). MoU ini bertujuan untuk sinergi pemberantasan
indikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang berasal dari Lombok
Barat.
Ketua BP2MI Benny Rhamadani mengatakan, PMI non prosedural selama ini menjadi korban calo
yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang banyak dan pekerjaan yang enak.
"Namun, banyak masyarakat yang kembali dengan tangan kosong ke tanah air mereka," kata
Ketua BP2MI Benny Rhamadani, Senin (28/6/2021) Mengantisipasi hal ini, BP2MI berjanji akan
melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia menegaskan, statemen merupakan
pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
"Kenapa seorang presiden berpesan demikian? Itu karena PMI adalah penyumbang devisa
terbesar kedua di negara ini setelah migas," katanya.
Oleh karena itu, dia mengajak Pemda Lobar untuk bersinergi tidak memberi kesempatan kepada
para calo karena kasus seperti ini termasuk kejahatan internasional dan sangat merugikan bagi
Bangsa Indonesia.
Benny juga memuji Lombok Barat dalam kecepatannya membangun relasi dan koneksi dalam
pemanfaatan potensi yang dinahkodai Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid.
"Satu-satunya kabupaten/kota yang langsung menangkap kerja sama ini adalah Kabupaten
Lombok Barat. Itu adalah salah satu bukti Lombok Barat serius dalam menangani persoalan ini,"
katanya.
Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan PMI penyumbang devisa
terbesar kedua itu murni dari anugerah Allah SWT terhadap bangsa ini.
"Itu semua betul-betul karena masyarakat kita, karena itulah kewajiban bagi kita semua untuk
terus berusaha melindungi para pekerja migran kita, dan hari ini kita akan mulai perlindungan
itu," ujar Fauzan.
Fauzan juga mengatakan akan meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk mengundang
semua kepala desa untuk mensosialisasikan MoU tersebut.
"Seorang calo itu tidak berat untuk menyampaikan kebohongan, jadi yang akan menjadi
terdepan untuk kasus ini adalah kepala desa," katanya.
Untuk menindaklanjuti MoU ini, lanjutnya, kepala desa ikut berkalaborasi bertanggung jawab
kepada masyarakat yang akan bekerja di luar negeri.
3
