Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021
P. 33
Judul Pemkab Lombok Barat-BP2MI bersinergi cegah penempatan PMI ilegal
Nama Media antaranews.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2237126/pemkab-lombok-barat-
bp2mi-bersinergi-cegah-penempatan-pmi-ilegal
Jurnalis Awaludin
Tanggal 2021-06-28 22:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Lombok Barat adalah daerah pertama di NTB, yang pertama mengambil inisiatif menandatangani
nota kesepahaman dengan BP2MI dalam hal memberikan perlindungan kepada PMI dan
keluarganya
neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kami
bersyukur dan. Mudahan ini bisa menginspirasi kabupaten/kota lainnya. Sebab, tidak mungkin
semuanya dilakukan oleh BP2MI
negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Dari
5,3 juta orang tersebut, sebesar 80 persen kita yakini mereka yang jadi korban penempatan
ilegal dan sebagian besar di Malaysia, dan Timur Tengah
neutral - H Fauzan Khalid (Bupati Lombok Barat) Jadi saya rasa itu solusi yang luar biasa dari
negara untuk PMI. Tidak ada yang sulit, cuma sengaja dibuat bayangan sulit supaya harga
berangkat kerja ke luar negeri mahal
Ringkasan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat bersama Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) bersinergi untuk mencegah penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) secara ilegal oleh kelompok sindikat. Sinergi tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman
(MoU) yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, dan Kepala BP2MI Benny
Rhamdani, di Kabupaten Lombok Barat, Senin.
PEMKAB LOMBOK BARAT-BP2MI BERSINERGI CEGAH PENEMPATAN PMI ILEGAL
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat bersama Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) bersinergi untuk mencegah penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) secara ilegal oleh kelompok sindikat.
32