Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2021
P. 34
Sinergi tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Bupati
Lombok Barat H Fauzan Khalid, dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, di Kabupaten Lombok Barat,
Senin.
"Lombok Barat adalah daerah pertama di NTB, yang pertama mengambil inisiatif
menandatangani nota kesepahaman dengan BP2MI dalam hal memberikan perlindungan kepada
PMI dan keluarganya," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani.
Selain perlindungan, kata dia, kerja sama tersebut juga dalam rangka menyiapkan sumber daya
yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat melalui program pelatihan untuk menciptakan calon PMI
yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi keahlian dan kemampuan berbahasa
asing.
BP2MI, kata Benny, sangat bersyukur dengan adanya kerja sama perlindungan PMI yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Hal itu membuktikan bahwa semangat dan keinginan kuat daerah untuk memberikan
perlindungan kepada warganya, baik sebelum penempatan, setelah bekerja hingga tidak lagi
menjadi PMI.
"Kami bersyukur dan. Mudahan ini bisa menginspirasi kabupaten/kota lainnya. Sebab, tidak
mungkin semuanya dilakukan oleh BP2MI," ujarnya.
Ia juga berharap Pemkab dan DPRD Lombok Barat bisa melahirkan peraturan daerah tentang
perlindungan PMI. Sebab, NTB merupakan masuk dalam empat besar provinsi yang
menempatkan PMI di luar negeri. Termasuk juga empat besar provinsi yang menempatkan PMI
secara tidak resmi.
Dalam catatan BP2MI, kata Benny, tercatat sebanyak 3,7 juta warga Indonesia bekerja di 150
negara penempatan. Namun, Bank Dunia merilis jumlahnya sebanyak sembilan juta, sehingga
ada 5,3 juta yang tidak tercatat dalam sistem negara.
"Dari 5,3 juta orang tersebut, sebesar 80 persen kita yakini mereka yang jadi korban penempatan
ilegal dan sebagian besar di Malaysia, dan Timur Tengah," ucapnya pula.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, mengatakan pihaknya akan
menindaklanjuti kerja sama dengan BP2MI dalam bentuk peraturan daerah tentang perlindungan
PMI.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga akan mengumpulkan seluruh kepala desa untuk ikut
membantu mengedukasi warganya agar tidak mudah tergiur oleh rayuan calo sehingga mereka
berangkat ke luar negeri secara ilegal dengan biaya mahal.
Ia menambahkan negara sudah memberikan kemudahan bagi warganya yang ingin bekerja ke
luar negeri melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga relatif rendah, yakni enam
persen.
"Jadi saya rasa itu solusi yang luar biasa dari negara untuk PMI. Tidak ada yang sulit, cuma
sengaja dibuat bayangan sulit supaya harga berangkat kerja ke luar negeri mahal," katanya.
33
