Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 146
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah menjelaskan di sela-sela pertemuan G20,
delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Belanda untuk meningkatkan kerja sama sektor
ketenagakerjaan.
Delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi,
sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social Affairs and Employment, Wouter
Koolmees.
Hindun mengatakan salah satu pembahasan kerja sama bilateral itu terkait perlindungan sosial
yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah
Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding
(MoU) tersebut.
"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga
kerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (25/6/2021).
Selain perlindungan sosial, Hindun menuturkan adanya rencana penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) sektor perawat dan caregiver ke Belanda. Peluang kerja sebagai perawat dan
caregiver di Negeri Kincir Angin terbuka lebar karena banyaknya penduduk usia tua di Belanda.
"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia
pada sektor kesehatan [nurse dan caregiver]," kata Hindun.
Staf Khusus Menaker M. Reza Hafiz Akbar menambahkan terkait dengan Presidensi Indonesia di
Employment Working Group (EWG) pada 2022, Indonesia mendapat dukungan dari Belanda
untuk kesuksesan presidensi pada tahun depan.
Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 isu yaitu sustainable job creation and
inclusive labour market towards changing world of work guna mendukung pekerja disabilitas
untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan
perlindungan sosial.
"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity,
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," katanya.
Reza melanjutkan hal lain yang dibahas ialah pelatihan vokasi berbasis komunitas. Kemenaker
hingga 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas untuk meningkatkan SDM Indonesia.
Pemerintah Belanda, katanya, akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi
dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial.
"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," ujarnya.
145
