Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 150

"Concern  kita  adalah  pada  keberangkatan  dan  pulangnya  pekerja  migran.  Hal  ini  harus
              termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,"
              tegas Airlangga, Jumat (25/5/2021).

              Menurutnya, harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di
              daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang
              dapat  melengkapi  kebutuhan  pelatihan  bagi  CPMI  agar  dapat  meningkatkan  peluang  sektor
              bekerja di luar negeri. Pada kesempatan tersebut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
              (BP2MI) menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan
              Program Kartu Prakerja.

              "Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,"
              tutur Airlangga.

              Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program
              Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna
              PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh
              Indonesia.  Layanan  pendampingan  ini  diharapkan  dapat  mendorong  Purna  PMI  untuk
              mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam
              rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat
              pekerjaan  baru  di  Indonesia,  menjaga  produktivitas  agar  tidak  jatuh  menjadi  pengangguran
              pasca kepulangan.
              Sebagai informasi, Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja
              Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan
              jumlah  penempatan  PMI  pada  2020  sebesar  59%  dan  penurunan  remitansi  sebesar  17,5%
              dibanding 2019.

              Pada  Maret  2020,  pemberlakuan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  (Keputusan  Menaker)
              151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan
              PMI  menurun.  Jumlah  penempatan  mulai  mengalami  kenaikan  ketika  Keputusan  Menaker
              151/2020  dicabut  dan  diganti  dengan  Keputusan  Menaker  294/2020  tentang  Pelaksanaan
              Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru.

              Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding
              sebelum terjadi Pandemi Covid-19.






























                                                           149
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155