Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

daerah di wilayah DIY mendukung penerapan Inpres tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi
para pekerja," kata Asri, Sabtu (26/6/2021).

LINDUNGI PEKERJA, SOSIALISASI INPRES 2/2021 DIGENCARKAN

SLEMAN- Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 terus digencarkan untuk
melindungi para pekerja. BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) puk aktif menjalin koordinasi
dengan berbagai kementerian, lembaga hingga pemerintahan di daerah.
Kepala BPJamsostek Cabang DIY, Asri Basir mengatakan kerjasama dengan dinas-dinas teknis
di masing-masing pemerintah daerah terus gencar dilaksanakan untuk menerapkan Inpres
No.2/2021. "Alhmdulillah, seluruh kepala daerah di wilayah DIY mendukung penerapan Inpres
tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi para pekerja," kata Asri, Sabtu (26/6/2021).
Inpres yang diterbitkan pada 25 Maret lalu itu, lanjut Asri, bertujuan untuk optimalisasi
pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Optimalisasi dilakukan untuk
memperluas kepesertaan. "Upaya pelaksanaan Inpres ini sejalan dengan apa yang dilaksanakan
oleh Kantor Pusat BPJamsostek. Tujuannya untuk mendorong optimalisasi Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan,"katanya.

Di tingkat pusat, Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo melakukan audiensi virtual
dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. BPJamsostek, kata Anggoro siap bekerjasama
dengan Kemenhub untuk mendorong implementasi Inpres 02/2021.

"Kami mengusulkan dukungan dari Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan transportasi
online dan transportasi darat serta sosialisasi bersama tentang jaminan sosial ketenagakerjaan
kepada Dinas Perhubungan di 34 provinsi," katanya.
Ia juga mengusulkan kepastian perlindungan bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri
(PPNPN) di jajaran Kemenhub. Termasuk komitmen Kemenhub dan BPJamsostek untuk menjalin
Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ruang
lingkup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di bawah Kemenhub dan integrasi
data.

"Integrasi data ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi
atas implementasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan," paparnya.
Sementara Menhub Budi Karya Sumadi akan mendukung implementasi Inpres 02/2021 dengan
menjalin PKS, dan membuat Surat Edaran serta sosialisasi bersama terkait implementasi program
jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum
tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan pada anggaran tahun berikutnya," tegas Budi.

Berdasarkan data Kemenhub, terdapat setidaknya 24.000 orang lebih PPNPN di jajaran
Kemenhub, namun belum ada otomatisasi terkait pendaftaran jaminan sosial
ketenagakerjaannya. "Kami harap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para
pekerja di bidang transportasi bisa segera terwujud, sebagai wujud nyata kehadiran negara
dalam melindungi masyarakat," kata Anggoro.

19