Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 248

Dengan status tersebut, lantas bagaimana nasib para pekerja migran Indonesia ( PMI ) atau TKI
              yang bekerja di Hong Kong ? Kemlu menyatakan, khusus bagi PMI yang terdampak kebijakan
              baru ini agar segera menghubungi majikan dan agen masing-masing. KJRI Hong Kong akan
              memastikan pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku.

              "KJRI Hong Kong juga akan terus memantau perkembangan kebijakan ini," katanya dikutip dari
              laman Kemlu, Jumat (25/6/2021).

              "Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik," kata Kemlu.

              Pemerintah  Hong  Kong  menghentikan  sementara  semua  penerbangan  dari  Indonesia.
              Pelarangan penerbangan tersebut terkait dengan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

              "Pada tanggal 23 Juni 2021, Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan bahwa mulai tanggal
              25 Juni 2021 akan menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1 ( extremely high
              risk  ),"  ungkap  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu)  RI,  dikutip  dari  laman  resminya,  Kamis
              (24/6/2021).

              "Dalam kategori A1, maka semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan
              memasuki Hong Kong," lanjut keterangan Kemlu.

              Kebijakan ini ditempuh Pemerintah Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah imported
              cases COVID-19 dari Indonesia. Kebijakan ini diterapkan bersama sama Filipina, India, Nepal
              dan Pakistan yang telah masuk kategori A1 terlebih dahulu.
              "Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik," kata Kemlu.

              Khusus bagi PMI yang terdampak kebijakan baru ini agar segera menghubungi majikan dan agen
              masing-masing. KJRI Hong Kong akan memastikan pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan
              yang berlaku. KJRI Hong Kong juga akan terus memantau perkembangan kebijakan ini.








































                                                           247
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253