Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 257
yang bertujuan mendorong optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kali ini giliran
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disapa Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro
Eko Cahyo, didampingi jajaran Dewas dan Direksi.
Dalam audiensi virtual yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut,
Anggoro menyampaikan pihaknya siap bekerjasama dengan Kemenhub untuk mendorong
implementasi Inpres 02/2021.
Selain itu, Anggoro mengusulkan dukungan dari Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan
transportasi online dan transportasi darat serta sosialisasi bersama tentang jaminan sosial
ketenagakerjaan kepada Dinas Perhubungan di 34 provinsi. Anggoro juga mengusulkan
kepastian perlindungan bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di jajaran
Kemenhub.
Audiensi kali ini juga sekaligus mencetuskan komitmen Kemenhub dan BPJAMSOSTEK untuk
menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada
ruang lingkup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di bawah Kemenhub dan
integrasi data. Integrasi data ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat melakukan monitoring
dan evaluasi atas implementasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya siap mendukung implementasi Inpres 02/2021 dengan
menjalin PKS, dan membuat Surat Edaran serta sosialisasi bersama terkait implementasi program
jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum
tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan pada anggaran tahun berikutnya," tegas Budi
Karya Sumadi.
Berdasarkan data yang disampaikan pihak Kemenhub, terdapat setidaknya 24 ribu lebih PPNPN
di jajaran Kemenhub, namun belum ada otomatisasi terkait pendaftaran jaminan sosial
ketenagakerjaannya.
Lebih lanjut Anggoro menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini
dalam memberikan rasa aman, dan menjamin kesejahteraan pekerja.
"Apalagi kalau kita lihat, Kemenhub membawahi berbagai jenis usaha transportasi, yang bisa
dibilang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki
jaminan sosial ketenagakerjaan adalah solusi untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dan
kepastian masa depan yang sejahtera," tutur Anggoro.
Dirinya menjelaskan bahwa dengan membekali para pekerja di sektor transportasi dengan
jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus juga berkontribusi dalam pembangunan
perekonomian nasional, yang tentu erat kaitannya dengan sektor transportasi itu sendiri.
Menutup audiensi tersebut, Anggoro kembali mengingatkan pentingnya memiliki jaminan sosial
ketenagakerjaan dalam memperoleh ketenangan dalam bekerja dan kesejahteraan di hari tua
nanti.
"Kami harap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di bidang
transportasi bisa segera terwujud, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi
masyarakatnya" tutup Anggoro.
(*).
256
