Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

Penurunan performa juga terjadi pada segmen supermarket dan hypermarket yang terkoreksi
sebesar 10 persen. Data Nielsen mencatat, selama Januari sampai Maret, ada sekitar 90 gerai
ritel modern yang tutup, sekitar dua per tiganya adalah minimarket.

Bahayanya, kata dia, kalau PPKM terus berkepanjangan dan semakin ketat, pada akhirnya akan
menurunkan omzet atau pendapatan usaha skala besar maupun yang kecil. Menurunnya
pendapatan usaha, bisa berdampak pada pengurangan gaji hingga PHK. "Kalau sudah begini,
maka para pengusaha meminta kebijakan pemerintah dalam bentuk stimulus relaksasi,
keringanan pajak, dan kebijakan lainnya," ujarnya.

Pengamat Ekonomi Unhas, Andi Nur Baumassepe, mengungkapkan, sektor ekonomi menengah
ke atas yang paling terdampak PPKM dengan pembatasan jam malam hingga pukul 20.00 Wita.
"Menengah ke atas itu seperti ritel modern, restoran, dan hotel. Itu yang berdampak. Kalau ini
yang tergerus, pengaruhnya cukup signifikan," ucap dia. Sektor itu yang mesti jadi perhatian.

Pengalaman pandemi tahun lalu, mestinya membuat pemerintah tak lagi canggung dalam
melakukan proses pemulihan ekonomi.

"Meski itu dari segi peningkatan omzet tidak terlalu memberi dampak atau justru sebaliknya. Di
sinilah pemerintah hadir. Seperti menjamin secara langsung tak ada PHK. Jadi bukan lagi pola
stimulus, tetapi gaji karyawan misalnya langsung ditanggung pemerintah demi menghindari
potensi perampingan," ungkap dia.

Pentingnya pelaku ekonomi menengah ke atas diselamatkan, karena mereka adalah pilar yang
mendongkrak PAD pemerintah terutama di sektor pajak. Kalau sektor itu seret, otomatis pajak
bisa ikut tekor.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan mengatakan, pembatasan
membuat target pajak ikut melambat. Data akhir pekan lalu, Jumat 25 Juni, realisasi pajak baru
menyentuh Rp357 miliar dari target Rp1,2 triliun.
Padahal, saat ini sudah hampir tutup semester pertama. "Ada pengaruhnya dengan adanya
pembatasan ini. Tetapi ini demi kebaikan bersama karena pemerintah berupaya Makassar bisa
bebas dari pandemi," terang dia.

Untuk pajak hotel, realisasi pajak Rp31,8 miliar dari target Rp125 miliar. (maj-rdi/rif)

5