Page 150 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

KENA 'ANIES EFFECT', BURUH BANTEN TUNTUT GUBERNURNYA REVISI UMP!

Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) wilayahnya dari 0,85% menjadi 5,1% ternyata memberikan efek bagi provinsi lainnya,
contohnya Banten.

Karena langkah tersebut, sejumlah buruh di Provinsi Banten juga menuntut hal yang sama.
Bahkan, massa buruh melakukan aksi hingga menggeruduk masuk ke kantor Gubernur Banten
Wahidin Halim. Mereka masuk ke ruang kerja gubernur dan sempat menjarah minuman dan
makanan di ruang itu.

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan para buruh menuntut
kenaikan UMP dan UMK di Banten. Mereka mendesak agar ada kenaikan UMP-UMK yang telah
ditetapkan oleh Gubernur Banten.

Pihak Pemprov sebelumnya mengaku akan memfasilitasi untuk bertemu dengan Disnaker dan
Sekda Banten. Tapi, mereka bersikukuh ingin bertemu dengan gubernur.

"Jumlah personel mengantisipasi berjaga dari rekan-rekan dari kepolisian Satpol PP jumlahnya
tidak sebanding. Jebol lah pintu pagar depan itu karena kekuatan tidak sebanding mereka
berhasil masuk sekretariat daerah sampai titik sasarannya ruang kantor gubernur," kata Nana
dikonfirmasi detikcom, Rabu (22/12) kemarin.

Salah seorang perwakilan buruh, Intan Indria Dewi, meminta Wahidin Halim untuk bisa
mengikuti langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Mereka ingin UMP di wilayahnya juga
direvisi.

"Rencananya bertahan sampai menemui kita di sini. bahwa hanya gubernur Banten saja yang
tidak pernah menemui saat aksi. Bahkan DKI Jakarta merevisi UMP dan seharusnya gubernur
Banten melihat itu," ujar Intan.

Wanti-wanti ketua KSPI soal kenaikan UMP di halaman berikutnya.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga meminta
seluruh gubernur di Indonesia bisa mencontoh Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum.
Kecuali Gubernur Yogyakarta, dan Gubernur Maluku Utara, karena upah di kedua provinsi
tersebut sudah naik bersama DKI Jakarta.

"Kami meminta seluruh gubernur di luar Maluku Utara, Yogyakarta, DKI, untuk mengubah SK
Gubernur terkait penetapan UMK. Usulan kami sesuai rekomendasi Bupati/Wali Kota yang
sebesar 4-6% yang sudah diberikan beberapa waktu lalu," kata Said dalam konferensi pers
virtual, Senin (20/12) lalu.

Jika gubernur lainnya tidak mengikuti revisi kenaikan upah minimum, Said mengancam bahwa
buruh akan melakukan aksi demo besar-besaran di depan kantor gubernur wilayah provinsi
tersebut.

"Bilamana tidak dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, maka di seluruh provinsi itu akan
ada aksi besar-besaran 23 Desember di kantor Gubernur. 5 Januari aksi terus digelar di kantor
gubernur bupati/walikota sampai nilai kenaikan di masing-masing kota direvisi," tuturnya.

149