Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

KANTORNYA DIDUDUKI BURUH, GUBERNUR BANTEN: INI BUKAN PERISTIWA
BIASA, TAPI ANCAMAN
TANGERANG, - Gubernur Banten Wahidin Halim menilai aksi penggerudukan kantornya di
wilayah Serang, Banten, merupakan sebuah ancaman. Kantor Gubernur Banten digeruduk pada
Rabu (22/12/2021) sore oleh buruh yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut revisi besaran
upah minimum kabupaten/kota (UMK) Provinsi Banten tahun 2022.

"Kalau buat saya, peristiwa ini bukan (peristiwa) biasa, ini ancaman. Ancaman terhadap rasa
aman yang harusnya dijamin," ungkap Wahidin di kediamannya di Pinang, Tangerang, Kamis
(23/12/2021).

Wahidin bercerita, selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Tangerang selama 10 tahun dan
menjabat sebagai Gubernur Banten selama hampir lima tahun, baru kali ini ada buruh yang demo
hingga memasuki ruang kerjanya.

Bukan hanya itu, para buruh juga disebut menaikkan kaki mereka ke meja kerja Gubernur dan
mendokumentasikan aksi penggerudukan itu.

"Saya pikir, ini 10 tahun jadi Wali Kota (Tangerang) dan lima tahun Gubernur (Banten), baru kali
ini demo buruh masuk ke ruangan, naikkin kaki di meja, foto-foto. Arogan kan," urainya.

Wahidin mengaku hendak melaporkan peristiwa penggerudukan tersebut ke Presiden Joko
Widodo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
"Saya menyerahkan kepada pihak-pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep. Perlu
saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam
Negeri, departemen, dan lembaga terkait, Kapolri, misalnya," urai Wahidin.

Laporan tersebut perlu dibuat agar pedemo yang sudah bertindak di luar batas dapat dihukum
sehingga menimbulkan efek jera. Jika masa aksi bisa berbuat semaunya, dikhawatirkan kepala
daerah akan takut membuat keputusan.

Padahal keputusan itu dibuat berdasarkan aturan yang ada.

Berkait penentuan UMK di Provinsi Banten, Wahidin mengaku bahwa pihaknya sudah mengikuti
ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Karena nanti gubenur pada takut, wali kota, bupati, kalau ngambil keputusan. Bahkan undang-
undang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah, tapi kita diikuti peraturan-peraturan,
kita kan terikat pada aturan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa para buruh dilakukan dengan cara berorasi hingga
menutup jalan di depan Kantor Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten
(KP3B) Kota Serang.

Jelang malam, buruh berhasil menjebol pintu gerbang dan portal, hingga masuk ke dalam ruang
kerja Gubernur Banten.

Saat di dalam ruangan, satu persatu buruh melakukan aksi duduk di kursi kerja Gubernur
bergaya bak seorang pimpinan. Momen itu diabadikan oleh peserta aksi menggunakan gawai
mereka.

Tak hanya itu, buruh pun mengambil air minum dari lemari pendingin yang berada di dalam
ruang kerja Gubernur. Tak terlihat petugas Satuan Polisi Pamong Praja ataupun polisi yang
mencoba menghentikan aksi para buruh.

153