Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

negative - Komarudin (Kepala BKD Provinsi Banten) Keputusan Gubernur tersebut diambil,
karena ada indikasi satpol PP tidak berfungsi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di
lingkungan pusat pemerintahan Prov Banten

negative - Komarudin (Kepala BKD Provinsi Banten) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang akan
dilakukan segera oleh tim yang ditunjuk Gubernur Banten

Ringkasan
Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim menyesalkan tindakan anarkisme merusak fasilitas dan
menjebol ruangan serta menduduki ruangan kantor Gubernur Banten. Elemen buruh menggelar
aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), pada (22/12/2021).

KANTORNYA DIDUDUKI BURUH, GUBERNUR BANTEN BERSIKERAS TIDAK REVISI
UMP, KASATPOL PP LANGSUNG DICOPOT

Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim menyesalkan tindakan anarkisme merusak fasilitas dan
menjebol ruangan serta menduduki ruangan kantor Gubernur Banten. Elemen buruh menggelar
aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), pada (22/12/2021).
"Saya sangat menyesalkan tindakan anarkisme dan ketidaksantunan dari buruh," ujar Gubernur
yang akrab disapa WH seperti dikutip dari Tribun Banten, Kamis (23/12/2021).

Gubernur WH meminta agar Polisi dapat bertindak tegas terhadap para pendemo yang telah
berbuat anarkis dan merusak fasilitas pemerintah.

"Saya meminta aparat kepolisian dapat bertindak tegas terhadap oknum pendemo yang telah
anarkis dan merusak fasilitas pemerintah," tegas Gubernur WH.

Sikap Tidak Berubah Ditanya soal tuntutan para buruh yang menuntut Gubernur Banten untuk
merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 5,4
persen, Gubernur mengatakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
tentang pengupahan.

"Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam undang-
undang nomor 11 tahun 2021 dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan," ujar Gubernur
WH.

Gubernur WH mengatakan tidak akan merevisi UMP dan UMK selama tidak ada intruksi aturan
dari pemerintah pusat.

"Saya patuh terhadap aturan yang berlaku, dan tidak akan merevisi keputusan selama tidak ada
intruksi dari pemerintah pusat dan sampai saat ini tidak ada intruksi revisi dari pemerintah pusat,"
tegas Gubernur WH.

Aksi buruh Berdasarkan informasi, ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang dan para buruh juga masuk ke pendopo Gubernur
Banten.

Buruh duduk di kursi gubernur di sela-sela aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur Banten,
pada Rabu (22/12/2021).

155