Page 160 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 160
GUBERNUR WAHIDIN BANTAH PENETAPAN UMP BANTEN HANYA AKOMODIR
KEPENTINGAN PENGUSAHA
Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Banten mengacu pada peraturan yang berlaku. UMP Banten yang telah ditandatanganinya itu,
berdasarkan kepentingan semua pihak.
"Saya melihat dari kepentingan semuanya. Jadi saya tidak berpihak kepentingan pengusaha.
Kalau kita misalnya membuat keputusan berpihak pada buruh kan salah. Kan ada sanksi
administratif," tegas Wahidin Halim di rumahnya kawasan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,
Kamis (23/12).
Dia mengaku, penetapan UMP Banten, juga didasari pada kondisi ekonomi di Banten, yang saat
ini baru akan mulai bangkit kembali.
"Sebenarnya saya bukan takut pada sanksi administratif, kalau saya melihatnya lebih pada
perspektif bagaimana kegiatan usaha berjalan, pengangguran tertanggulangi. Dan itu (UMP)
baik pendalaman tim dan kajian saya, itu ya pertimbangannya," kata Wahidin.
Menurut Wahidin, konflik pengupahan di daerah selalu terjadi setiap tahunnya. Sebab, setiap
tahunnya buruh selalu menuntut kenaikan upah sementara kalangan pengusaha tidak bersedia
memenuhi keinginan buruh.
"Jadi memang di Indonesia ini konflik perburuhan dan modal tiap tahun. Buruh tiap tahun minta
naik, pengusaha tidak mau naikin. Tapi demonya mah ke pemerintah kota/kabupaten. Makanya
tugas Gubernur, wali kota memfasilitasi, membangun silaturrahmi, memoderasi pertemuan itu,"
jelas dia.
Wahidin juga menegaskan bahwa, sebelum UMP Banten ditetapkan, seluruh pihak baik
perwakilan pemerintah, pelaku usaha dan buruh telah diajak berdiskusi bersama di rumahnya.
Dari pertemuan itu, seluruhnya sebenarnya menyepakati jalan tengah penetapan UMP.
"Sebelum ada keputusan kita kumpulin, Dinas dikumpulin, ada buruh, Apindo, damai-damai saja.
Tapi sudah waktunya ini akhirnya kita yang diserang," ucap Wahidin.
Dengam kondisi itu setiap tahunnya, Wahidin berharap agar Pemerintah Pusat bisa langsung
memutuskan UMP di setiap wilayah. "Kedepan harus ada peraturan tegas pemeirntah terlibat
atau dilibatkan," ucap Gubernur Banten.
Gubernur Banten Wahidin Halim sebelumnya telah menetapkan UMP Banten tahun 2022 sebesar
Rp2.501.203,11. Besaran UMP tahun 2022 itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur
Banten Nomor 561/Kep.280-Huk/2021.
Besaran UMP tahun 2022 naik 1,63% atau sebesar Rp 40.206,57 dibanding besaran UMP tahun
2021 yang mencapai Rp 2.460.996,54.
[bal].
159
