Page 157 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Seperti dilansir dari Kompas.com, beredar video memperlihatkan sejumlah buruh memasuki
ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim.
Video ini viral di media sosial.

Video itu memperlihatkan buruh secara bergantian duduk di kursi kerja milik orang nomor satu
di Provinsi Banten itu.

Terlihat salah satu buruh berbaju warna hijau duduk sambil bergaya bak Gubernur untuk
diabadikan menggunakan gawai oleh rekannya.
Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim, diminta merevisi upah minimum kabupaten/kota
(UMK), sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jika para gubernur tidak mau merevisi SK Gubernur tentang UMK, maka buruh akan melakukan
aksi massa dan eskalasi tersebut akan terus meningkat.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
"Aksi mogok secara konstitusional yang dibenarkan undang-undang akan dilakukan oleh ratusan
ribu hingga jutaan buruh di luar DKI dan Yogyakarta," kata Said Iqbal lewat YouTube Bicaralah
Buruh pada Minggu (19/12/2021).

Menurut dia, aksi unjuk rasa itu akan dimulai pada tanggal 22 atau 23 Desember ini.

"Karena akan ada libur panjang, aksi akan dilanjutkan pada 5 Januari dan seterusnya sampai
para Gubernur merevisi SK Gubernur tentang UMK," kata dia.

Said Iqbal menyebut Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur
Jawa Timur, Gubernur Sumatera Utara, hingga Gubernur Keppri dalam statementnya.

Secara khusus, Said Iqbal juga menyebut nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan
meminta Gubernur Jawa Barat itu untuk berani merevisi UMK Jabar.

"Ridwan Kamil harus berani meletakkan hukum diatas kepentingan politik. Bupati Karawang
sudah merekomendasikan 6,7 persen kenaikan UMK Karawang. Bupati Kabupaten Bekasi sudah
memutuskan rekomendasi 5,sekian persen kenaikan UMK Bekasi, begitu pula walikota Bekasi,
begitu pula walikota dan bupati Bogor, Purwakarta, Karawang, Subang.

Ia juga meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk tidak meletakkan kekuasaan diatas
hukum.

"Wali Kota Tangerang sebelumnya sudah merekomendasikan kenaikan upah mendekati angka 7
persen, dan itu disetujui APINDO Kabupaten Tangerang, Bupati juga sudah, Tangsel (sudah
setuju), kembalikan semua," ujarnya.

Said Iqbal mengatakan, karena itu ia meminta seluruh Gubernur, khususnya di Jawa (selain
Gubernur DKI Jakarta dan Jogjakarta) menaikan UMK.

"Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa
Timur, harus menaikkan UMK sesuai rekomendasi sebelumnya dari Bupati/Walikota di masing-
masing provinsi tersebut," ujarnya.

Kasatpol PP Dicopot Gubernur Banten Wahidin Halim langsung mencopot jabatan Agus Supriyadi
dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten.

156