Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Judul Anies Nekat Revisi UMP 2022, Pemerintah Pusat Beri Sanksi?
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211223130027-4-
301462/anies-nekat-revisi-ump-2022-pemerintah-pusat-beri-sanksi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-23 13:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upaya-upaya pembinaan harus lebih
dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan hukum sebagai langkah terakhir

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kolaborasi dan sinergi harus terus dibangun
di antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua hal ini harus berjalan seiring sejalan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mendagri sudah menyampaikan surat kepada
gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada
gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini

neutral - Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Indonesia) Kemnaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan

Ringkasan
Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyoroti keputusan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun
2022. Ia meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan upah minimum tersebut.
Pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan harus bekerja secara
profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-yustisial, demi
memastikan pelaksanaan upah minimum sesuai aturan. Jika ada pelanggaran, penindakan
hukum juga harus berjalan.

210