Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 212
ANIES NEKAT REVISI UMP 2022, PEMERINTAH PUSAT BERI SANKSI?
Jakarta, - Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyoroti keputusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta
tahun 2022. Ia meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan upah minimum
tersebut.
Pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan harus bekerja secara
profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-yustisial, demi
memastikan pelaksanaan upah minimum sesuai aturan. Jika ada pelanggaran, penindakan
hukum juga harus berjalan.
"Upaya-upaya pembinaan harus lebih dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan
hukum sebagai langkah terakhir," kata Ida dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/12/21).
"Kolaborasi dan sinergi harus terus dibangun di antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah," ucap Ida.
Fenomena penetapan UM tahun 2022 merupakan hal yang istimewa karena dilakukan dengan
upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Terkait hal itu, terdapat dua hal penting
yang harus dicermati, yaitu kepastian pemenuhan hak upah minimum dan kelangsungan usaha.
"Kedua hal ini harus berjalan seiring sejalan," sebutnya.
Ia bilang ketika keduanya berjalan, maka tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan,
utamanya dalam kasus revisi UMP DKI Jakarta 2022. Selain itu, semua pihak juga harus
mematuhi PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sejak jauh-jauh hari, Ida sudah mengancam
kepala daerah yang melanggar bakal mendapatkan sanksi.
"Mendagri sudah menyampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam
surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak
memenuhi kebijakan pengupahan ini," kata Ida saat mengadakan konferensi pers secara daring,
Selasa (16/11/2021) Namun, nada lebih diplomatis datang dari Kepala Biro Humas Kemnaker,
Chairul Fadhly Harahap. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri
di bawah komando Mendagri Tito Karnavian dalam rangka pembinaan dan pengawasan
kebijakan soal pengupahan. Kemnaker harus memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait
penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.
"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," katanya.(hoi/hoi).
211
