Page 217 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

ANIES NAIKKAN UMP DKI, PDIP: PERMAINAN POLTIK YANG TAK SEHAT

ERA.id - Legislator DKI Jakarta dari PDIP, Gilbert Simanjuntak, menilai Gubernur Anies Baswedan
sedang memainkan politik yang tak sehat. Alasannya, Anies menaikkan upah buruh atau merevisi
UMP DKI, secara serampangan tanpa meminta pandangan dari pemerintah pusat. Anies sendiri
memang merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari 0,85 persen menjadi 5,4 persen.

Baca juga: Anies Sebut UMP Naik 5,1 Persen Lebih Rendah dari UMP Enam Tahun Terakhir: Ini
Akal Sehat Saja, Harap Dilihat Bijaksana Anies Janji Surati Menaker Soal UMP Saat Bertemu
Buruh, Ferdinand: Gubernur Doyan Lepas Tangan Buruh Ancam Menginap di Lokasi Demo hingga
Anies Revisi UMP UMP Kembali Diprotes, Sandi Ajak Buruh Selawatan Kata Gilbert, persoalan
UMP sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah pusat, yang ditetapkan Peraturan Pemerintah
(PP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies sebagai gubernur.

"UMP kan kebijakan pusat yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi
kemudian gubernur menaikkan, seharusnya konsultasi dulu. Kan kita negara kesatuan, bukan
negara federal," kata Gilbert, Kamis (23/12/2021).

Dari sana, Gilbert menimbang kalau apa yang dilakukan Anies tidak tepat, karena akan kontra
produktif dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kalau begitu sekalian saja tidak usah ada ketentuan dari menteri jika demikian, lalu sekarang
(ada yang) mengatakan gubernur lain musti mengikuti, ini apa urusannya? Memangnya gubernur
DKI lebih tinggi dari lainnya?" ucap dia.

Lebih lanjut, Gilbert juga mengingatkan mengenai asas pemerintahan yang baik seharusnya
mengikuti hirarki perundang-undangan mulai dari UUD, UU, TAP MPRS, Perpu, PP hingga ke
bawahnya.

"Nah kemudian sekarang ini kan Pergub, kedudukan hirarkinya kan masih di bawah, seharusnya
jadi pelaksana dong. Nah kemudian kalau Apindo itu mau menuntut class action itu secara hukum
benar. Karena harusnya gubernur konsultasi dulu ke kementerian dan kemudian kedudukannya
tripartit, pengusaha tidak diajak, lalu pengusaha dituntut para karyawan, otomatis akan ada
konflik horizontal," ujarnya.

Menurut Gilbert, langkah yang dilakukan Anies tak lebih dari akrobat politik yang membuat
langkah apapun yang dilakukan pemerintah pusat, akan menjadi pisau bermata dua.

Maksudnya, ketika UMP disepakati naik jadi 5,1 persen, yang akan dapat "kredit poin" adalah
Anies, pun demikian jika tidak diizinkan naik 5,1 persen.

"Ini kan sebenarnya permainan politik yang tidak sehat, harusnya sebagai negara kesatuan
gubernur itu mengikuti," ujarnya.
Tag: pdip anies baswedan demo buruh buruh upah buruh UMP DKI Jakarta anies naikkan upah
buruh

216