Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Judul Anggota DPRD DKI nilai revisi UMP dari Anies kurang tepat
Nama Media antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2602569/anggota-dprd-dki-nilai-
revisi-ump-dari-anies-kurang-tepat
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-23 13:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Gilbert Simanjuntak (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta) UMP kan kebijakan pusat
yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi kemudian gubernur menaikkan,
seharusnya konsultasi dulu kan kita negara kesatuan bukan negara federal

negative - Gilbert Simanjuntak (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta) Kalau begitu sekalian saja
tidak usah ada ketentuan dari menteri jika demikian, lalu sekarang (ada yang) mengatakan
gubernur lain musti mengikuti, ini apa urusannya memangnya gubernur DKI lebih tinggi dari
lainnya

negative - Gilbert Simanjuntak (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta) Nah kemudian sekarang
ini kan Pergub, kedudukan hirarkinya kan masih di bawah, seharusnya jadi pelaksana dong. Nah
kemudian kalau Apindo itu mau menuntut class action itu secara hukum benar. Karena harusnya
gubernur konsultasi dulu ke kementerian dan kemudian kedudukannya tripartit, pengusaha tidak
diajak lalu pengusaha dituntut para karyawan, otomatis akan ada konflik horizontal

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) kredit poin

neutral - Gilbert Simanjuntak (Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta) Ini kan sebenarnya
permainan politik yang tidak sehat, harusnya sebagai negara kesatuan gubernur itu mengikuti

Ringkasan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai
langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dalam merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari
0,85 persen menjadi 5,4 persen kurang tepat. Pasalnya, Gilbert menyatakan bahwa UMP tersebut
sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP)
yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies sebagai gubernur.

219