Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Judul Anies Naikkan UMP DKI, PDIP: Permainan Politik yang Tak Sehat
Nama Media era.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://era.id/megapolitan/83571/anies-naikkan-ump-dki-pdip-
permainan-politik-yang-tak-sehat
Jurnalis Muhammad Almaliki
Tanggal 2021-12-23 13:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Gilbert Simanjuntak (Legislator DKI Jakarta) UMP kan kebijakan pusat yang tentunya
gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi kemudian gubernur menaikkan, seharusnya
konsultasi dulu. Kan kita negara kesatuan, bukan negara federal

negative - Gilbert Simanjuntak (Legislator DKI Jakarta) Kalau begitu sekalian saja tidak usah ada
ketentuan dari menteri jika demikian, lalu sekarang (ada yang) mengatakan gubernur lain musti
mengikuti, ini apa urusannya? Memangnya gubernur DKI lebih tinggi dari lainnya?
negative - Gilbert Simanjuntak (Legislator DKI Jakarta) Nah kemudian sekarang ini kan Pergub,
kedudukan hirarkinya kan masih di bawah, seharusnya jadi pelaksana dong. Nah kemudian kalau
Apindo itu mau menuntut class action itu secara hukum benar. Karena harusnya gubernur
konsultasi dulu ke kementerian dan kemudian kedudukannya tripartit, pengusaha tidak diajak,
lalu pengusaha dituntut para karyawan, otomatis akan ada konflik horizontal

neutral - Anies Baswedan (Legislator DKI Jakarta) kredit poin

neutral - Gilbert Simanjuntak (Legislator DKI Jakarta) Ini kan sebenarnya permainan politik yang
tidak sehat, harusnya sebagai negara kesatuan gubernur itu mengikuti

Ringkasan

Legislator DKI Jakarta dari PDIP, Gilbert Simanjuntak, menilai Gubernur Anies Baswedan sedang
memainkan politik yang tak sehat. Alasannya, Anies menaikkan upah buruh atau merevisi UMP
DKI, secara serampangan tanpa meminta pandangan dari pemerintah pusat. Anies sendiri
memang merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari 0,85 persen menjadi 5,4 persen. Kata
Gilbert, persoalan UMP sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah pusat, yang ditetapkan
Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies sebagai gubernur.

217