Page 214 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 214
188/783/KPTS/013/2021 tanggal 20 November 2021 dan lakukan pembahasan ulang UMP Jatim
tanpa menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ketua DPW FSPMI Jatim, Jazuli menyampaikan, UU NO. 11/2020 tentang Cipta Kerja
Inkonstitusional Bersyarat, jangan digunakan untuk acuan pengambilan kebijakan. "Hari ini
(22/12) pekerja/buruh Jatim yang tergabung ke dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) kembali melakukan aksi demonstrasi yang dipusatkan di DPRD Provinsi Jatim," terang
Jazuli dalam siaran persnya.
Jazuli menyampaikan, aksi diikuti sekitar 500 orang massa buruh dari Kota Surabaya, Kabupaten
Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten /Kota Mojokerto, Kabupaten /Kota Pasuruan, Kabupaten
/Kota Probolinggo, Kabupaten Jember dan Kabupaten Tuban.
"Massa aksi mulai berangkat dari daerah masing-masing untuk bertemu di titik kumpul utama di
Jl. Frontage A. Yani depan Rolyal Plaza sekitar pukul 12.00 untuk kemudian bergerak bersama
ke DPRD Provinsi Jatim," terang Jazuli.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Namun dalam prakteknya pemerintah masih tetap
menggunakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam memutuskan kebijakan,
khususnya terkait kebijakan upah minimum.
"Kami mendesak DPRD Provinsi Jatim melaksanakan fungsi pengawasannya untuk mengontrol
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi
Jatim," tutur dia.
FSPMI Jatim juga mendesak Gubernur Jatim merevisi Keputusan Gubernur Jatim Nomor
188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim Tahun 2022.
Naikkan UMK di Jatim tahun 2022 sebesar 7,05%, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik
(BPS) Jatim yang mencatat pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 7,05% pada triwulan II/2021.
"Mendesak Gubernur Jatim agar segera menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Jatim
tahun 2022 sebagaimana usulan bupati/wali kota dan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi
Jatim unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh," terang dia.
FPSMI Jatim juga meminta Gubernur Jatim membuat surat edaran yang ditujukan kepada
bupati/wali kota yang melarang membuat kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas
khususnya bidang Ketenagakerjaan menggunakan acuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja beserta aturan turunannya, diantaranya adalah pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). [geh]
213
