Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

ANGGOTA DPRD DKI NILAI REVISI UMP DARI ANIES KURANG TEPAT

Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak
menilai langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dalam merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP)
DKI dari 0,85 persen menjadi 5,4 persen kurang tepat.

Pasalnya, Gilbert menyatakan bahwa UMP tersebut sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah
pusat yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies
sebagai gubernur.

"UMP kan kebijakan pusat yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi
kemudian gubernur menaikkan, seharusnya konsultasi dulu kan kita negara kesatuan bukan
negara federal," kata Gilbert di Jakarta yang dikutip pada Kamis.

Menurut Gilbert, apa yang dilakukan Anies tidak tepat, karena akan kontra produktif dengan
kebijakan pemerintah pusat.

"Kalau begitu sekalian saja tidak usah ada ketentuan dari menteri jika demikian, lalu sekarang
(ada yang) mengatakan gubernur lain musti mengikuti, ini apa urusannya memangnya gubernur
DKI lebih tinggi dari lainnya," ucap dia.

Lebih lanjut, Gilbert juga mengingatkan mengenai.

"Nah kemudian sekarang ini kan Pergub, kedudukan hirarkinya kan masih di bawah, seharusnya
jadi pelaksana dong. Nah kemudian kalau Apindo itu mau menuntut class action itu secara hukum
benar. Karena harusnya gubernur konsultasi dulu ke kementerian dan kemudian kedudukannya
tripartit, pengusaha tidak diajak lalu pengusaha dituntut para karyawan, otomatis akan ada
konflik horizontal," ujarnya.

Menurut Gilbert, langkah yang dilakukan Anies ini tak lebih dari akrobat politik yang membuat
langkah apapun yang dilakukan pemerintah pusat akan menjadi pisau bermata dua, di mana
ketika sepakat naik jadi 5,1 persen yang akan dapat "kredit poin" adalah Anies, pun demikian
jika tidak diizinkan naik 5,1 persen.

"Ini kan sebenarnya permainan politik yang tidak sehat, harusnya sebagai negara kesatuan
gubernur itu mengikuti," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi penetapan UMP 2022 di Jakarta yang naik
5,1 persen atau sebesar Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 pada Sabtu (18/12).

Angka itu merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP
2022 pada 21 November 2021 dengan penyesuaian sebelumnya sebesar 0,8 persen atau sebesar
Rp37.749 menjadi Rp4.493.724.

Gubernur DKI Anies Baswedan beralasan revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang
memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan
5,5 persen.

Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga
4 persen.

Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen menjadi
pertimbangan.

220